Jakarta, Haluanbaru.net – Komisi I DPR RI mendesak penguatan sistem pertahanan maritim secara masif di wilayah perbatasan laut. Celah pengawasan yang diakibatkan oleh keterbatasan alutsista dan logistik pangkalan tidak boleh dimanfaatkan sindikat kejahatan transnasional untuk menyelundupkan barang ilegal maupun narkotika.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto menyoroti letak geografis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Kerawanan geopolitik serta minimnya infrastruktur di pangkalan garis depan seperti Lanal Tarempa dan Lanal Ranai menjadi isu vital yang harus segera dibenahi.
“Tantangan di lapangan saat ini sangat kompleks, mulai dari penyelundupan transnasional skala besar, kerawanan wilayah perbatasan, hingga keterbatasan infrastruktur dan logistik di pangkalan garis depan. Pertahanan laut jangan sampai menyisakan celah,” lata Anton dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Anton mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut untuk mengambil langkah taktis. Ia mendesak pemenuhan instrumen pengawasan modern, seperti pemasangan radar pantai (coastal radar) di pulau-pulau terluar serta optimalisasi patroli terkoordinasi (coordinated patrol) lintas batas negara.
“Kami mendorong kebijakan afirmatif guna menyelesaikan kendala logistik, pemeliharaan alutsista, serta efektivitas patroli bersama demi menjaga kedaulatan laut kita,” ujar Anton.
Komisi I DPR RI memastikan seluruh temuan faktual dan keluhan operasional prajurit di garis depan akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi. DPR berkomitmen mengawal penguatan anggaran dan kebijakan pertahanan laut pada masa persidangan berjalan.
