Haluanbaru Ungaran – Memasuki 2024, pimpinan Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Semarang diminta untuk melakukan percepatan penanganan stunting.
Hal itu ditegaskan Bupati Semarang Ngesti Nugraha, saat menyaksikan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan APBD 2024 pada lima OPD, di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kabupaten setempat, Rabu (3/1/2024). Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia mutlak menjadi prioritas di samping pengerjaan berbagai program kegiatan fisik, termasuk infrastruktur jalan. Keduanya harus laksanakan di triwulan awal tahun. Sehingga, laju peningkatan kesejahteraan warga dapat berjalan baik, sekaligus tidak menjadi beban anggaran di akhir tahun yang memberatkan.
Disampaikan, pihaknya serius menekan potensi angka kasus tengkes (stunting). Tujuannya, menciptakan mutu SDM unggul di masa mendatang.
Bupati menjelaskan, perkembangan penanganan kasus stunting pada 2023 sangat memuaskan. Kabupaten Semarang menduduki peringkat kedua jumlah kasus terendah di Jawa Tengah, dari sebelumnya di posisi ke tiga. Dia berharap, angka stunting akan terus dapat ditekan pada tahun ini.
“Peran dan fungsi posyandu agar terus ditingkatkan mutunya, agar tak muncul kasus stunting baru,” tegasnya.
Terkait pagu anggaran, lanjut bupati, berdasarkan data di Badan Keuangan Daerah (BKUD), pagu belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) mencapai Rp15,364 miliar. Sedangkan pagu belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp266,099 miliar. Sementara Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengantongi pagu belanja Rp180,996 miliar. DPMPTSP mempunyai pagu belanja Rp5,643 miliar dan BKPSDM Rp8,222 miliar. Dua instansi penolong, yakni BPBD memiliki pagu belanja Rp5,053 miliar, serta Satpol PP dan Damkar Rp23,537 miliar.
“Saya minta, jajaran di keduanya untuk bersiaga penuh mengantisipasi potensi bencana alam di tahun ini,” pungkasnya. (Lis)
