Haluanbaru, Semarang – Menyambut peringatan Tahun Baru 2024 dan Pemilu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana meminta seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengintensifkan koordinasi dengan TNI dan Polri. Sehingga, kondusivitas Jawa Tengah terus terjaga.
“Kita akan menghadapi tahun baru 2024. Sementara Pemilu 2024 juga semakin dekat. Maka, terus lakukan kegiatan patroli, koordinasi dengan TNI-Polri. Saya harapkan kebersamaan dan sinergitas TNI, Polri dengan Satpol PP terjalin baik,” kata Nana, di Grhadhika Bhakti Praja Semarang, Jumat (29/12/2023).
Ditambahkan, dalam pengamanan Pemilu 2024, Satpol PP juga ikut menyiapkan personel linmas yang nanti bertugas di TPS. Di Jawa Tengah, ada sebanyak 117.299 TPS, masing-masing TPS akan ada dua orang personel linmas yang bertugas. Sehingga dibutuhkan 234.598 orang anggota linmas.
“Linmas ini kan di bawah pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. Butuh sekitar 234 ribu (orang) linmas. Selama ini Kasatpol PP sudah melakukan supervisi dan pelatihan, ini perlu kerja sama dengan Satpol PP kabupaten/ kota,” terang Nana.
Nana menyatakan, penyiapan personel Linmas itu penting, mulai dari kondisi kesehatan hingga kemampuan untuk melakukan tugas. Sebab, mereka juga akan bertugas ketika Pilkada pada November 2024 mendatang.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Budi Santoso menambahkan, Satpol PP terus berupaya meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugasnya.
Berkaitan dengan pengamanan pemilu, kerja sama dengan TNI-Polri di setiap kabupaten/kota juga terus dilakukan. Begitu juga dengan penyiapan linmas yang akan bertugas di TPS.
“Makanya mereka (linmas) dibekali teknis pada saat mekanisme urutan pencoblosan,” kata Budi.
Selain itu, ditambahkan Budi, personel Linmas juga dibekali pengamanan saat penghitungan suara, pengiriman surat suara, dan sebagainya.
“Kesiapan ini saya kira di bawah binaan Kapolda dan Pangdam, mereka sudah siap semua. Gladi-gladi sudah dilakukan,” jelasnya.
Ia berharap, kapasitas linmas menjadi garda terdepan di tingkat desa/kelurahan dalam hal menjaga dan menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Termasuk saat Pilkades, Pemilu, dan Pilkada Serentak nanti.
(Fal/*)
