HALUAN JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat mempertanyakan keputusan dan pengumuman Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang telah mencoret sekitar 7 juta lebih penerima bantuan sosial (bansos).
Pertanyaan ini dilontarkan Ru’yat saat rapat dengar pendapat di gedung DPR RI, Selasa 15 Juli 2025 kemarin.
“Pak, terus terang dengan dinonaktifkannya 7.397.277 penerima PBI dari APBN dari oleh Kemensos, ini ada 122.942 warga Kabupaten Bogor Pak, dapil saya, yang dinonaktifkan dan uji petiknya ada beberapa yang curhatlah dan kenyataannya untuk reaktifasi juga tidak mudah, Pak,” kata Ru’yat kepada Gus Ipul.
“Bahwa data tunggal, independen, terpercaya, akurat, terukur, terintegrasi itu sejalan dengan program Astacita Pak Prabowo Subianto,” sambung Ru’yat.
Gus Ipul sendiri menjawab bahwa penonaktifan 7 juta lebih penerima bantuan iuran ini adalah konsekuensi.
“7 juta lebih dinonaktifkan penerima bantuan iuran ini adalah konsekuensi dari adanya Impres nomor 4, ini konsekuensi, jadi karena konsekuensinya memang kita harus mengalihkan kuotanya tetap, kuotanya tetap tapi dialihkan kepada penerima manfaat yang lain, apa pertimbangannya? Pertama adalah hasil Ground Check kami, jadi kami turun ke lapangan dengan SDM yang kami miliki bersama BPS kepada penerima-penerima manfaat itu,” tandas Gus Ipul kepada Ru’yat.
