Bogor, Haluanbaru.net – Pembangunan gedung SMAN 2 Tajurhalang di Kabupaten Bogor menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Fikri Hudi Oktiarwan. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang digelar pada Sabtu (2/10/2026), Fikri Hudi turun langsung meninjau progres penyediaan fasilitas pendidikan tersebut sekaligus merespons suara warga setempat yang sejatinya membutuhkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
Sidak yang berlangsung di lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) Perumahan Puri Bukit Depok, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang ini turut didampingi oleh Ketua RT 12 Desa Sasak Panjang, Joko.
Joko menjelaskan, warga Desa Sasak Panjang dan sekitarnya pada awalnya mengusulkan agar pemerintah membangun SMK Negeri. Keberadaan SMK dinilai vital agar para lulusan SMP di kawasan Tajurhalang memiliki keterampilan terapan dan bisa langsung bersaing di dunia kerja.
“Memang dari awal warga sangat berharap dibangun SMK karena anak-anak butuh keahlian yang siap kerja. Namun, kondisi di Tajurhalang saat ini daya tampung SMA negeri juga sangat kurang. SMAN 1 Tajurhalang lokasinya cukup jauh dan kapasitasnya terbatas. Jadi, hadirnya SMAN 2 ini tetap sangat disyukuri dan disambut antusias,” ungkap Joko di lokasi sidak.
Menurut Joko, tingginya kebutuhan sekolah negeri terbukti pada penerimaan peserta didik baru kemarin, di mana pendaftar melampaui kapasitas tiga rombongan belajar (rombel) yang disediakan. Lahan seluas kurang lebih 6.000 meter persegi yang disiapkan Pemkab Bogor ini diharapkan dapat segera berdiri menjadi bangunan fisik yang utuh. Untuk sementara waktu, aktivitas belajar mengajar tiga kelas siswa SMAN 2 Tajurhalang terpaksa menumpang di gedung SD Kartika 2 Inkopad.
Menanggapi dinamika tersebut, Anggota DPRD Jabar Fikri Hudi Oktiarwan menegaskan bahwa kedatangannya merupakan fungsi pengawasan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor. Ia mengapresiasi kejelasan status lahan fasos-fasum Puri Bukit Depok yang diserahkan oleh Pemkab Bogor kepada Pemprov Jawa Barat sehingga pembangunan SMAN 2 Tajurhalang dapat terrealisasi secara administratif.
“Mencari lahan yang memenuhi syarat di tingkat kecamatan merupakan tantangan utama. Alhamdulillah, Pemkab Bogor bersedia menyerahkan aset fasos-fasum ini ke Pemprov Jabar sehingga prosesnya lancar. Walau aspirasi awal warga adalah SMK, keberadaan SMAN 2 ini tetap menjadi solusi penting di tengah keterbatasan SMA negeri di Tajurhalang,” kata Fikri Hudi.
Mengenai harapan warga akan hadirnya SMK Negeri, legislator dari Dapil Kabupaten Bogor ini berjanji akan mengawal dan meneruskan aspirasi tersebut kepada Komisi V DPRD Jabar yang membidangi urusan pendidikan. Menurutnya, usulan SMK dapat kembali diajukan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Meski demikian, Fikri Hudi juga mengingatkan tantangan fiskal yang sedang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk beban defisit anggaran dan kewajiban pembayaran cicilan pinjaman daerah. Kondisi ini menuntut efisiensi ketat dalam alokasi pembangunan gedung sekolah baru.
Sebagai solusi jangka panjang, Fikri Hudi mendorong Pemprov Jabar untuk meniru skema daerah lain seperti DKI Jakarta atau Depok, yaitu memberikan bantuan pembiayaan kepada sekolah-sekolah swasta.
“Banyak sekolah swasta di sekitar kita yang mengeluh kekurangan murid, sementara di sisi lain banyak anak tak tertampung di sekolah negeri. Dibandingkan selalu membangun gedung baru yang butuh biaya fisik dan pengangkatan guru, membiayai atau mensubsidi siswa di sekolah swasta bisa jadi solusi efisien dan cepat agar tidak ada anak yang putus sekolah,” pungkas Fikri Hudi.
