Bogor, Haluanbaru.Net – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurut Doni, keberhasilan program PJU tidak semestinya hanya diukur dari jumlah lampu yang berhasil dipasang. Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas tersebut berfungsi optimal, memiliki sistem pemeliharaan yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai, setiap program pembangunan yang menggunakan uang rakyat harus direncanakan secara matang, mulai dari penentuan lokasi, spesifikasi teknis, kebutuhan biaya pemeliharaan, hingga mekanisme pengawasan setelah pekerjaan selesai.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur penerangan tidak berhenti pada realisasi fisik, tetapi dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Pemeliharaan dan Kejelasan Tanggung Jawab Harus Diperhatikan
Doni menyoroti pentingnya pemeliharaan PJU setelah proses pembangunan rampung. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang jelas untuk menangani kerusakan, melakukan perawatan berkala, dan menjaga agar fasilitas penerangan tetap beroperasi.
Hal tersebut juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota, terutama apabila pengelolaan fasilitas telah diserahkan kepada pemerintah daerah.
Ia berpandangan bahwa proses serah terima tidak boleh membuat keberlanjutan fungsi fasilitas terabaikan. Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pembiayaan operasional, dan penanganan apabila terjadi kerusakan.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan fasilitas yang sudah dibangun sekaligus memastikan anggaran yang telah dikeluarkan tidak kehilangan manfaat.
Pembangunan PJU Perlu Diselaraskan dengan Kondisi Lapangan
Selain pemeliharaan, Doni menilai perencanaan lokasi pemasangan PJU perlu diselaraskan dengan kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
Ia menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam memperhatikan penataan jaringan kabel udara, infrastruktur kelistrikan, serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi pemasangan.
Menurutnya, koordinasi sejak tahap perencanaan dapat membantu mencegah persoalan teknis yang berpotensi muncul setelah fasilitas terpasang.
Sinkronisasi tersebut juga diperlukan agar pembangunan PJU tidak berjalan terpisah dari program penataan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah daerah.
Energi Terbarukan Perlu Dikelola secara Berkelanjutan
Dalam pembahasan yang sama, Doni turut menyoroti pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk penggunaan panel surya pada fasilitas pendidikan.
Ia menilai penggunaan panel surya dapat memberikan manfaat, antara lain membantu mengurangi konsumsi listrik dari jaringan konvensional. Namun, manfaat tersebut harus didukung dengan pemeliharaan dan pengawasan yang memadai.
Menurutnya, persoalan teknis maupun biaya perawatan seharusnya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan sehingga tidak menghambat keberlanjutan program.
Doni berpandangan bahwa pengembangan energi terbarukan perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang konsisten, bukan sekadar program yang dilaksanakan tanpa memperhatikan kesiapan pengelolaannya.
Pengawasan APBD Harus Berorientasi pada Hasil
Doni menegaskan bahwa penggunaan APBD harus disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. Ia mendorong agar evaluasi program PJU dilakukan berdasarkan kondisi fasilitas di lapangan, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Keterbukaan informasi dari perangkat daerah terkait juga dinilai penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Melalui evaluasi yang terukur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan program PJU, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan meningkatkan kualitas perencanaan pada tahun anggaran berikutnya.
Bagi Doni, pembangunan infrastruktur yang baik bukan sekadar menghasilkan fasilitas baru, melainkan memastikan fasilitas tersebut berfungsi dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Dengan demikian, program PJU Jawa Barat diharapkan semakin tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
