JAKARTA- Wakil Ketua Komisi I DPR RI ,Anton Sukartono Suratto, menegaskan dukungan lembaga legislatif terhadap rencana Kementerian Komunikasi dan Digital / Komdigi mengatur skema kontribusi platform digital global untuk pembangunan infrastruktur di wilayah 3T: Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
Menurut Anton, tantangan pemerataan akses internet saat ini terlalu besar jika hanya dibebankan kepada operator telekomunikasi nasional. Diperlukan skema pembiayaan yang lebih adil dan kolaboratif.
“Komisi I DPR RI mendukung pemerintah yang akan mengatur kontribusi platform digital global dalam membangun infrastruktur digital di wilayah 3T. Ini bagian dari upaya pemerataan infrastruktur digital,” ujar Anton di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, platform digital global selama ini memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia. Karena itu wajar jika mereka ikut bertanggung jawab membangun fondasi digital.
“Selama ini beban pembangunan infrastruktur hanya dipikul operator telekomunikasi. Padahal platform-platform besar juga menikmati manfaat ekonomi yang sangat besar dari pasar Indonesia. Sudah saatnya berbagi peran,” tegasnya.
BAKTI: Percepat Konektivitas dan Buka Lapangan Kerja
Senada dengan DPR, *BAKTI Komdigi* menilai skema kontribusi ini akan mempercepat pembangunan jaringan internet di wilayah 3T.
Direktur Utama BAKTI Komdigi *Fadhilah Mathar* menyebut keterlibatan platform global penting agar akses internet bisa menjangkau seluruh wilayah lebih cepat.
“Kontribusi yang adil dari platform digital global untuk Indonesia diperlukan untuk mendukung pembangunan wilayah 3T. Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi penetrasi internet hingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” kata Fadhilah saat Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Lombok, NTB, akhir pekan lalu.
Selain memperluas akses, kebijakan ini diproyeksi memberi _multiplier effect_. Mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan kerja di sektor digital, hingga memperkuat ekosistem digital nasional secara berkelanjutan.
Nilai Ekonomi Digital Capai Rp1.600 Triliun
Pemerintah mencatat nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai *Rp1.600 triliun*. Sekitar *70 persen trafik internet nasional* juga berasal dari platform digital global.
Sementara itu, investasi pembangunan jaringan masih didominasi operator telekomunikasi nasional. Karena itu Komdigi menyiapkan kebijakan agar beban pembangunan lebih berkeadilan.
Pemerintah menargetkan penerapan skema kontribusi dilakukan secara bertahap. Dengan begitu pembangunan infrastruktur digital tidak lagi bertumpu pada satu pihak, melainkan kolaborasi antara negara, operator, dan platform digital global.
“Kami berharap kebijakan ini menjadi fondasi baru. Agar anak–anak di Papua, NTT, Maluku, bisa punya akses internet yang sama dengan di Jakarta untuk belajar, usaha, dan berkarya,” tutup Anton. (Tim)
