BOGOR-
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat meninjau fasilitas pengelolaan limbah PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8/26). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) agar semakin terintegrasi, transparan, dan dapat ditelusuri dari hulu hingga hilir.
Dalam kunjungannya, Jumhur menekankan pentingnya penerapan sistem traceability atau keterlacakan dalam setiap tahapan pengelolaan limbah B3. Mulai dari sumber limbah, jumlah yang dihasilkan, proses pengangkutan, pengolahan, hingga penanganan residu akhir harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap limbah harus dapat dijawab dari mana asalnya, berapa jumlahnya, ke mana dikirim, bagaimana dikelola, berapa hasilnya, berapa residunya, dan ke mana residu tersebut berakhir,” ujar Jumhur.
Menurutnya, pengelolaan limbah B3 tidak cukup hanya memastikan limbah sampai ke fasilitas pengolahan. Pemerintah dan pelaku usaha juga harus memastikan adanya kesesuaian antara limbah yang dihasilkan, dikirim, diolah, hingga residu yang tersisa.
Jumhur menilai, semakin transparan dan pendek rantai pengelolaan limbah, semakin mudah proses pengawasan dilakukan. Sistem tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pengelolaan limbah.
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur menyebut PPLI sebagai salah satu pionir sekaligus benchmark dalam pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Pengalaman lebih dari tiga dekade, didukung teknologi dan infrastruktur yang dimiliki, dinilai dapat menjadi salah satu referensi dalam memperkuat tata kelola limbah nasional.
“Pengalaman PPLI dapat menjadi salah satu acuan bagaimana pengelolaan limbah dilakukan secara terintegrasi dan bertanggung jawab dari hulu hingga hilir,” katanya.
Presiden Direktur PPLI menyampaikan apresiasi atas perhatian dan arahan Menteri LH terhadap penguatan sistem pengelolaan limbah B3 nasional. Menurutnya, sinergi pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk menciptakan pengelolaan limbah yang aman, tertib, transparan, dan akuntabel.
“Kami siap mendukung Pemerintah melalui pengalaman, teknologi, infrastruktur, dan sistem yang telah kami bangun selama lebih dari tiga dekade,” ujarnya.
Selain keterlacakan, Jumhur menegaskan bahwa setiap proses pengolahan limbah harus mampu meminimalkan risiko pencemaran lingkungan. Pengelolaan limbah, kata dia, tidak boleh sekadar memindahkan persoalan dari satu media lingkungan ke media lainnya.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar limbah sudah dibakar atau dimanfaatkan, tetapi memastikan limbah tersebut dikelola dengan aman dan risiko pencemaran seminimal mungkin,” tegasnya.
Jumhur juga memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan limbah medis dan berbagai jenis limbah B3 lainnya. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh hingga tahap akhir dan tidak berhenti ketika limbah telah diterima atau selesai diolah.
Hasil pengolahan, produk yang dihasilkan, hingga residu akhir harus tetap berada dalam sistem pengawasan sehingga seluruh alurnya dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.
Ke depan, Jumhur menegaskan bahwa penguatan tata kelola limbah B3 harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni kepatuhan, keterlacakan, dan tanggung jawab lingkungan.
Ketiga prinsip tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam membangun sistem pengelolaan limbah nasional yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
“Dari kepatuhan menuju keterlacakan, dan dari pengolahan limbah menuju perlindungan lingkungan, seluruh proses pengelolaan limbah B3 pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.(Gus)
